LINTAS SUMBA – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumba Barat Daya (SBD) tengah mengambil langkah serius dalam menyikapi krisis ketersediaan pasir laut yang belakangan ini menuai keluhan dari masyarakat.
Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyampaikan bahwa persoalan ini menjadi salah satu isu yang paling banyak disuarakan oleh warga, baik melalui media sosial, pesan pribadi, maupun telepon langsung ke dirinya.
Menanggapi hal tersebut, Pemda SBD berencana akan mengeluarkan surat edaran sebagai solusi jangka pendek untuk mengatur pengambilan pasir.
“Pemerintah daerah akan segera mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan jangka pendek penanganan pasir. Sudah ada beberapa titik yang menjadi tempat kita mengambil pasir,” jelas Bupati Ratu Wulla, dalam arahannya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati, pada Senin, 14 April 2025.
Dirinya menambahkan bahwa surat edaran tersebut ditargetkan terbit paling lambat dalam minggu ini.
Setelah itu, kata dia, akan digelar rapat koordinasi bersama DPRD, Kapolres, dan Dandim guna membentuk kesepakatan bersama dan memastikan kegiatan pengambilan pasir laut oleh masyarakat tidak lagi menimbulkan polemik.
“Sehingga menjadi kesepakatan bersama dan diketahui ya, agar ketika terjadi pengambilan pasir oleh masyarakat tidak ada masalah lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga sedang menjajaki kerja sama antar daerah sebagai bagian dari rencana jangka panjang dalam mengatasi kelangkaan pasir laut.
“Ini kita akan lakukan karena memang kondisi pasir yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah tidak bisa diambil karena akan merusak lingkungan kita,” tegasnya.***
