LINTAS SUMBA – Polemik rekrutmen PPPK di Sumba Barat Daya kembali mencuat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD SBD, pemerintah daerah melalui Asisten I, Christofel Horo, menegaskan komitmen transparansi dan mulai melakukan audit atas rekomendasi yang dipertanyakan publik.
Isu rekomendasi kepada peserta non-honorer, termasuk yang berlatar tukang sayur, menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD, David Tamo Ama, mendesak agar prioritas diberikan pada tenaga kontrak yang telah lama mengabdi.
Simak pernyataan lengkap pemerintah dan respons panas legislatif dalam video ini!***
