LINTAS SUMBA – Kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan sekolah-sekolah di Yayasan Tunas Timur (Yatutim) menjadi sorotan publik.
Bagaimana tidak, isu adanya upaya untuk menimpakan seluruh tanggung jawab kepada Kepala Sekolah kian menguat.
“Masa kepala dinas yang kelola, bupati yang disalahkan?” ungkap Ketua Yatutim Dr. Soleman Lende Dappa, memberikan perumpamaan kepada awak media ketika ditemui kala itu.
Pandangan semacam ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh yayasan sebagai institusi yang memiliki otoritas atas pengelolaan sekolah dan dana yang diterimanya.
Pertama, perlu dipahami bahwa Dana BOS adalah bantuan pemerintah yang disalurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.
Dana ini dimaksudkan untuk digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional sekolah, seperti pembelian buku, alat tulis, serta kebutuhan lain yang mendukung proses belajar mengajar.
Namun, dalam praktiknya, ada laporan bahwa dana ini tidak langsung digunakan oleh sekolah, melainkan diberikan kepada pihak yayasan. Jika benar demikian, maka yayasan memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan dana tersebut.
Menempatkan seluruh beban kesalahan pada Kepala Sekolah tanpa meninjau peran yayasan adalah pendekatan yang sangat terbatas dan berpotensi menyesatkan.
Kepala Sekolah tidak boleh dijadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik yang melibatkan lebih dari satu pihak.
Tinggalkan Balasan