Komisi I DPRD SBD Gelar RDP Bersama Tiga Dinas, Soroti Keluhan Masyarakat hingga Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Senin, 2 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi I DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu, bersama jajaran saat RDP bersama Dinas PMD, Dinas P dan K, serta Dinas Kesehatan SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Komisi I DPRD Sumba Barat Daya (SBD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PMD, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) SBD.
RDP berlangsung di Kantor DPRD SBD, Kadulla, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, pada Jumat, 27 Februari 2026.
Pantauan Lintassumba.com, hadir dalam rapat itu, Kepala Dinas PMD SBD, Benyamin Kaba, Kepala Dinas P dan K SBD, Paulina Kasiani Maghu, Sekretaris Dinas Kesehatan SBD, drg. Margaretha Selan, Kepala RSUD Reda Mbolo, dr. Evi Marpaung, serta jajaran Komisi I DPRD SBD.
Ketua Komisi I DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu, saat membuka rapat menegaskan bahwa forum tersebut digelar guna membahas berbagai persoalan krusial yang dikeluhkan masyarakat.
“RDP ini digelar untuk kita sharing dan diskusi karena saat kami melakukan reses kemarin banyak keluhan masyarakat yang kami dapat,” ujarnya.
Komisi I menyoroti Dinas PMD terkait perkembangan desa persiapan yang dinilai masih tersendat, termasuk penanganan desa bermasalah yang belum menunjukkan progres signifikan.
Tampak Kepala Dinas PMD SBD, Benyamin Kaba, Kepala Dinas P dan K SBD, Paulina Kasiani Maghu, Sekretaris Dinas Kesehatan SBD, drg. Margaretha Selan, Kepala RSUD Reda Mbolo, bersama staf saat RDP dengan Komisi I DPRD SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
Menurut Octavianus, pada tahun lalu sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, bahkan sempat ada rencana pemberian sanksi bagi desa bermasalah.
Namun hingga kini, kata dia, perkembangan yang diharapkan belum terlihat, sehingga perlu evaluasi dan langkah percepatan dari dinas terkait.
Pada sektor pendidikan, Komisi I menyoroti tingginya persoalan literasi dan numerasi di Kabupaten SBD yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) serius.
Ia juga menyinggung hasil rehabilitasi sejumlah sekolah yang dinilai kurang maksimal, bahkan ditemukan bangunan yang cepat mengalami kerusakan.
Salah satu contoh disebut terjadi di SMP Kristen Rara, di mana tembok penahan dibongkar untuk pembangunan gedung baru, namun kemudian dibiarkan terbengkalai.
Selain itu, penempatan guru PPPK paruh waktu juga menjadi perhatian karena hingga kini belum dilakukan pengangkatan secara efektif.
- Penulis: Johan Sogara
- Editor: Lintas Sumba
Saat ini belum ada komentar