Hanura SBD Desak Pemerintah Soal Pangan dan Pemekaran Desa hingga Penempatan Guru PPPK
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Daud Lende Taka, saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi Hanura dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang II DPRD SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Fraksi Partai Hanura DPRD Sumba Barat Daya (SBD) mendesak pemerintah memprioritaskan swasembada pangan, peremajaan kopi, serta pemekaran desa demi peningkatan pelayanan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan fraksi dalam rapat paripurna XX masa sidang II DPRD SBD, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Hanura meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan analisis ketahanan pangan secara detail. Lahan pertanian luas dinilai belum diimbangi ketersediaan bibit unggul.
Dana alokasi umum juga diusulkan diarahkan ke pengadaan bibit hortikultura dan palawija. Menurut Hanura, langkah ini mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum diminta membangun kerja sama membangun sumur bor dan jamban keluarga. Program ini dinilai penting bagi kesehatan warga desa.
Fraksi Hanura juga menyoroti penempatan guru PPPK. Pemerintah diminta menyalurkan secara merata agar kegiatan belajar mengajar berjalan baik di semua sekolah.
Produksi kopi di Wewewa yang menurun juga mendapat perhatian. Hanura mendesak peremajaan tanaman disertai ketersediaan pupuk agar kopi kembali menjadi komoditas unggulan.
Hanura menyetujui peningkatan status 77 desa menjadi definitif. Kebijakan ini dinilai mampu memperpendek rentang kendali layanan, namun verifikasi data teknis diminta dilakukan secara ketat.
Fraksi Hanura SBD menerima empat Ranperda untuk dievaluasi ke tingkat provinsi.
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar