LINTAS SUMBA – Pertemuan Yayasan Harapan Sumba (YHS) dengan DPRD Sumba Barat Daya (SBD) menyoroti urgensi perlindungan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Kegiatan ini berlangsung di Pasola Hall Hotel Sinar Tambolaka, Kota Tambolaka, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Pantauan Lintassumba.com, Wakil Ketua I DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo, dan Wakil Ketua II, Yusuf Bora, hadir bersama para ketua fraksi dari enam partai.
Saat itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Octavianus Dapa Talu, mengingatkan soal keberlanjutan program YHS yang mendampingi desa-desa hingga tahun 2028.
Menurutnya, program LSM sering berhenti setelah periode pendampingan berakhir. Pemerintah dan DPRD diminta memastikan keberlanjutan program untuk kelompok marjinal.
Octavianus menyebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) SBD telah merespons usulan pembentukan sekretariat bersama agar program LSM tidak terhenti begitu saja.
Keberadaan LSM tidak permanen. Karena itu, Kader PDI Perjuangan ini menekankan 3 poin strategis.
Payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) sebagai dasar kelanjutan dipertegas Octavianus.
Usulan lain adalah mendorong desa-desa agar lebih serius melaksanakan program disabilitas. Dirinya menyarankan agar DPRD melakukan intervensi di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Tinggalkan Balasan