LINTAS SUMBA – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihadapkan dengan dua isu penting yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting.
Pemerintah Provinsi NTT pun terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia Kalake, saat menghadiri upacara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, pada Senin, 18 Maret 2024.
Pengukuhan tersebut ditandai dengan pembacaan Keputusan Kepala BKKBN sekaligus Penandatanganan Berita Acara oleh Pj. Gubernur NTT dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru, Dr. Dadi Ahmad Roswandi.
Dalam sambutannya, Ayodhia Kalake membeberkan salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN yakni penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.
Hal ini didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting dan lain sebagainya,” katanya.
Pj. Gubernur NTT juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BKKBN Provinsi NTT karena melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) telah mampu mengendalikan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) di NTT.
“Sehingga hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, mencapai angka 2,70 anak per wanita usia subur. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 sejumlah 2,79 anak per wanita usia subur,” jelasnya.
Ia berharap, para jajaran BKKBN provinsi maupun kabupaten/kota yang berperan sebagai sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat melakukan langkah-langkah koordinasi yang dinamis dengan semua sektor. Baik yang berperan dalam intervensi spesifik maupun sensitif melalui sosialisasi Program Bangga Kencana.
“Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para penyuluh KB serta meningkatkan kerja kolaborasi bersama para pemangku kepentingan terkait sehingga angka TFR kita dapat ditekan sekecil mungkin,” imbuhnya.
Kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru dikukuhkan, Ayodhia Kalake pun mengucapkan selamat dan proficiat.
