Pebisnis Jadi Bekingan Politik: Kebijakan Proyek, Bukan untuk Kesejahteraan Masyarakat
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Minggu, 8 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Ilustrasi. Seorang calon kepala daerah dan pebisnis yang berjabat tangan di depan proyek besar (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Memilih calon kepala daerah yang memanfaatkan pebisnis sebagai bekingan politik dapat membawa dampak negatif yang serius bagi masyarakat.
Fenomena ini sering terjadi ketika mendekati pesta demokrasi, di mana calon kepala daerah tiba-tiba menunjukkan kebaikan dan janji-janji menarik.
Namun, di balik janji tersebut, ada bahaya besar jika kepemimpinan mereka diwarnai oleh hubungan erat dengan kalangan bisnis.
Salah satu risiko utama adalah munculnya konflik kepentingan. Ketika seorang calon didukung oleh pebisnis, ada kemungkinan kebijakan yang dibuat setelah ia terpilih akan lebih menguntungkan kelompok pengusaha dibandingkan masyarakat umum.
Pebisnis tentu memiliki agenda dan kepentingan sendiri, seperti memperluas bisnis mereka atau mendapatkan proyek pemerintah yang menguntungkan.
Akibatnya, program-program pembangunan dan layanan publik yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat bisa terabaikan atau malah disalahgunakan untuk memperkaya segelintir orang.
Contohnya, proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah daerah mungkin akan diberikan kepada perusahaan tertentu yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah.
Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan yang layak, akses kesehatan, dan perbaikan infrastruktur di daerah terpencil, bisa diabaikan. Ketidakadilan ini akan semakin memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Selain itu, calon yang bergantung pada pebisnis sebagai bekingan politik mungkin kurang memiliki komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar