Pebisnis Jadi Bekingan Politik: Kebijakan Proyek, Bukan untuk Kesejahteraan Masyarakat
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Minggu, 8 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gambar Ilustrasi. Seorang calon kepala daerah dan pebisnis yang berjabat tangan di depan proyek besar (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Karena merasa “berutang budi” kepada para pebisnis yang mendukung kampanyenya, kepala daerah tersebut dapat lebih mudah terjebak dalam praktik korupsi dan kolusi.
Bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, situasi ini juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi pembangunan daerah.
Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama malah disalurkan kepada proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
Lebih jauh, pemilih harus waspada terhadap janji-janji yang muncul tiba-tiba menjelang pemilihan. Calon kepala daerah yang hanya aktif mendekati masa pemilu seringkali melakukan pencitraan demi meraih suara, sementara integritas dan komitmennya terhadap kepentingan masyarakat jangka panjang dipertanyakan.
Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih pemimpin, dengan mempertimbangkan rekam jejak serta keterlibatan calon dalam jejaring bisnis yang mungkin mempengaruhi kebijakannya di masa depan.
Oleh karena itu, pemilih perlu mengutamakan calon yang benar-benar peduli pada kepentingan publik, bukan mereka yang hanya memanfaatkan pebisnis untuk mendapatkan dukungan politik demi keuntungan pribadi atau kelompok terbatas.***
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar