WALHI NTT Soroti Tambang Rakyat di Wanggameti, Ruang Hidup Masyarakat Sumba Timur Kian Terancam

Lintas Sumba – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur menilai aktivitas tambang rakyat yang berlangsung di kawasan Wanggameti, Kabupaten Sumba Timur, tidak sekadar persoalan penambangan semata.

Di balik aktivitas tersebut, WALHI melihat adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni menyempitnya ruang hidup masyarakat akibat tata kelola sumber daya alam yang dinilai gagal melindungi kawasan dengan fungsi ekologis vital.

Kawasan Wanggameti merupakan bagian penting dari bentang alam Sumba Timur yang berperan sebagai penyangga kehidupan. Wilayah ini memiliki keterkaitan langsung dengan sistem hutan, tata kelola air, serta keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Masuknya aktivitas pertambangan, menurut WALHI, telah mengikis lapisan perlindungan ekologis kawasan tersebut.

Dampak yang terjadi tidak hanya terbatas pada lokasi tambang. Tanah yang terbuka, vegetasi yang hilang, perubahan aliran air, hingga menurunnya kualitas lingkungan dinilai berpotensi memicu dampak berantai hingga ke wilayah hilir.

Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap sektor pertanian, ketersediaan air bersih, serta keselamatan hidup masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan lingkungan.

Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Longa, menilai persoalan di Wanggameti mencerminkan cara kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang cenderung menempatkan kawasan penting sebagai ruang yang dapat dikorbankan demi kepentingan ekstraksi.

“Dalam situasi ini, masyarakat sekitar justru menjadi pihak yang pertama merasakan dampak, namun paling sedikit memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi wilayahnya,” tandas Yuvensius pada Senin (26/01/2025).

Ia menambahkan, aktivitas tambang rakyat di Wanggameti menunjukkan bentuk lain dari krisis tata kelola lingkungan. Lemahnya perlindungan kawasan, minimnya pengawasan, serta ketiadaan batas tegas terhadap wilayah yang seharusnya dijaga, dinilai membuka ruang bagi eksploitasi yang terus meluas.

Menurut Yuvensius, kerusakan yang terjadi tidak hanya berupa perubahan fisik bentang alam, tetapi juga melemahkan daya dukung lingkungan yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Sumba Timur.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi, tekanan terhadap wilayah seperti Wanggameti membawa risiko berlipat.

Curah hujan yang terbatas serta musim kering yang panjang menjadikan kawasan hulu berperan krusial sebagai penyimpan dan pengatur tata air.

Ketika kawasan ini terganggu, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari meningkatnya ancaman kekeringan, menyusutnya sumber air, hingga bertambahnya beban hidup warga.

Kelompok yang paling terdampak, menurut WALHI, adalah perempuan, petani kecil, serta komunitas yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada alam.

Situasi tersebut memperlihatkan ketimpangan yang nyata. Manfaat dari aktivitas ekstraksi dinilai bersifat sempit dan jangka pendek, sementara kerusakan ekologis harus ditanggung masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang.

Yuvensius juga menyoroti bahwa kerusakan lingkungan di Wanggameti bukanlah kasus tunggal. Pola serupa, katanya, terjadi di berbagai wilayah lain di NTT, baik melalui tambang berskala besar maupun aktivitas tanpa izin, di mana keselamatan ekologis kerap berada di posisi paling lemah dalam pengambilan keputusan.

WALHI NTT menegaskan bahwa perlindungan wilayah seperti Wanggameti harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Kawasan dengan fungsi penyangga kehidupan tidak boleh diperlakukan sebagai cadangan ruang eksploitasi.

Tanpa perubahan mendasar dalam cara negara mengelola tanah, air, dan hutan, krisis ekologis di NTT akan semakin dalam, dan masyarakat akan terus menanggung dampak dari keputusan yang tidak mereka tentukan.

“Menjaga Wanggameti berarti menjaga keberlanjutan hidup masyarakat Sumba Timur hari ini dan generasi mendatang. Ketika wilayah penyangga kehidupan rusak, yang hilang bukan hanya lanskap alam, tetapi juga fondasi kehidupan sosial di NTT,” pungkasnya.***