Ingatkan Pemerintah Soal RPJMD, Golkar Singgung Kerusakan Pelabuhan Waikelo dan BLK
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Rato Bata, saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang II DPRD SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Barat Daya (SBD) meminta pemerintah serius menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai kontrak moral antara pemerintah dan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam pandangan akhir fraksi saat Rapat Paripurna XX Masa Sidang II DPRD SBD, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Golkar saat itu menyampaikan 20 lebih catatan strategis terhadap nota pengantar bupati.
Golkar meminta RPJMD dijabarkan menjadi program strategis lima tahun yang realistis, terukur, dan berbasis analisis masalah daerah.
Fraksi menekankan RPJMD menjadi tolok ukur evaluasi kinerja bupati setiap tahun, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif.
Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi sorotan, termasuk persiapan RSU Reda Bolo dari tipe D menjadi tipe C.
Golkar meminta sarana prasarana, dokter ahli, tenaga kesehatan terampil, dan standar pelayanan sesuai ketentuan rumah sakit tipe C.
Pembangunan rumah sakit pratama di daerah terpencil diharapkan mengurangi kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan rujukan.
Pembentukan 77 desa baru juga disorot, dengan usulan penganggaran dari dana transfer dan alokasi umum tahun anggaran 2026.
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar