Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPRD SBD Workshop Ranperda Inisiatif Pesta Adat di Wewewa Barat: Tata Ulang, Bukan Dihilangkan

DPRD SBD Workshop Ranperda Inisiatif Pesta Adat di Wewewa Barat: Tata Ulang, Bukan Dihilangkan

  • account_circle Johan Sogara
  • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LINTAS SUMBA – DPRD Sumba Barat Daya (SBD) mulai merumuskan langkah konkret untuk menata ulang pelaksanaan pesta adat melalui Ranperda Inisiatif.

Workshop penyusunan rancangan aturan tersebut berlangsung di Kantor Camat Wewewa Barat, Kabupaten SBD, pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi tingkat kecamatan se-SBD yang digagas DPRD.

Pantauan Lintassumba.com, kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Dapil III, Octavianus Dapa Talu, Alfonsus Yamba Kodi, Dominikus Frederikus Kette, Alexander Samba Kodi, Dappa Bulu, dan Stefanus Sosa.

Hadir pula saat itu, Camat Wewewa Barat, Benyamin Kaba, Sekwan DPRD SBD, Umbu Remu Samapaty, staf sekretariat DPRD SBD, sejumlah kepala desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.

Saat membuka acara tersebut, Camat Wewewa Barat, Benyamin Kaba, menyoroti pemborosan besar yang terjadi dalam pelaksanaan pesta adat.

Ia mengimbau agar masyarakat mulai mengurangi skala pesta adat demi keberlanjutan hidup bersama.

Menurutnya, tradisi leluhur yang kini banyak dimodifikasi itu dapat diatur ulang tanpa menghilangkan makna aslinya.

Buktinya, kata Benyamin, banyak praktik adat sebenarnya yang sudah mengalami penyesuaian, salah satu contohnya adalah penggunaan seng pada rumah adat yang dulu selalu beratap alang.

  • Penulis: Johan Sogara

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake saat memberika sambutan dalam kunjungannya ke Desa Papela, Rote Timur untuk menyerahkan bantuan ganti rugi kasus minyak Montara (TIM/Lintas Sumba)

    Pj. Gubernur NTT Serahkan Langsung Bantuan Ganti Rugi Tumpahan Minyak Montara di Desa Papela

    • calendar_month Senin, 15 Apr 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – Pemerintah Daerah (Pemda) Rote Ndao telah melaksanakan sosialisasi Lintas Batas bersama para Nelayan. Sosialisasi ini digelar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pj. […]

  • Pol PP Sumba Barat Bantah Tudingan Rampas dan Rusak Barang PKL, Kasat Pol PP Ferdy Kuala Djowa: Informasi Itu Tidak Benar

    Pol PP Sumba Barat Bantah Tudingan Rampas dan Rusak Barang PKL, Kasat Pol PP Ferdy Kuala Djowa: Informasi Itu Tidak Benar

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Kobus Tena
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumba Barat, Ferdy Kuala Djowa, S.Sos., membantah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut petugas Satpol PP merampas dan merusak barang milik pedagang kaki lima (PKL) saat penertiban. Menurut Ferdy, video yang beredar memang direkam saat operasi penertiban gabungan Satpol PP bersama TNI. […]

  • Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama Kapolres Kupang, Anak Agung Gde Anom Wirata, menyerahkan bantuan alat pertanian kepada empat kelompok tani (@Prokopim Kab Kupang/Facebook/Lintas Sumba)

    Dukung Program Makanan Gratis, Empat Kelompok Tani di Kupang Dapat Hand Traktor

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama Kapolres Kupang, Anak Agung Gde Anom Wirata, menyerahkan bantuan alat pertanian berupa hand traktor kepada empat kelompok tani di Kabupaten Kupang. Penyerahan berlangsung di halaman Mapolres Kupang, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, pada Jumat, 7 Maret 2025. Bantuan ini berasal dari Kementerian Pertanian dan disalurkan melalui Polda […]

  • PLN Umumkan Pemadaman Listrik di Sumba Barat Daya (TIM/Lintas Sumba)

    PLN Umumkan Pemadaman Listrik di Sumba Barat Daya pada 8 Februari 2025

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sumba Jaya mengeluarkan pemberitahuan resmi mengenai pemadaman listrik sementara di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemadaman ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 8 Februari 2025, mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WITA. Dalam surat bernomor 0007/DIS.01.01/F20040200/2025 tertanggal 7 Februari 2025, PLN menjelaskan bahwa pemadaman ini dilakukan dalam […]

  • Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, saat sidang Paripurna I Penetapan Perda tentang APBD 2024 (Prokopim Sumba Barat/Lintas Sumba)

    Bupati Sumba Barat Tetapkan Perda tentang Perubahan APBD 2024

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, secara resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dalam Sidang Paripurna I pada Selasa, 17 September 2024. Penetapan ini merupakan langkah penting dalam pengaturan dan prioritas alokasi dana untuk berbagai program pembangunan di daerah. Peraturan daerah yang baru mencakup […]

  • Tangkap layar video pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (@airlanggahartarto/Instagram/Lintas Sumba)

    Prof. Jimly Asshiddiqie: Lebih Baik Golkar Menolak Pengunduran Diri Airlangga

    • calendar_month Selasa, 13 Agt 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menilai bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar lebih baik menolak pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum demi kepentingan Pilkada 2024. Menurut Jimly, dukungan kepada bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah memerlukan tanda tangan ketua umum yang definitif. “Lebih baik jika […]

expand_less