Ingatkan Pemerintah Soal RPJMD, Golkar Singgung Kerusakan Pelabuhan Waikelo dan BLK
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Rato Bata, saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang II DPRD SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Golkar menuntut pengawasan dana desa diperkuat, khususnya BUMDes, yang diduga rawan penyalahgunaan dan pertanggungjawaban fiktif.
Fraksi meminta laporan rinci hasil audit desa yang bermasalah untuk ditindak tegas agar tak menjadi fenomena sistemik.
Infrastruktur prioritas meliputi jalan wisata, jalan usaha tani, dan akses sekolah seperti di Wanno Mareda dan Wee Pangali.
Kasus tanah pusat pemerintahan Kadul diminta diselesaikan melalui anggaran ganti rugi sebagai penyelesaian konflik kepemilikan.
Golkar juga menyoroti kerusakan Pelabuhan Waikelo, BLK Dore yang terbengkalai, dan jalan rawan buaya di Lete Konda.
Kekurangan meubelair sekolah diminta segera diatasi demi kelancaran proses belajar mengajar di berbagai wilayah kecamatan.
Golkar kemudian menutup pendapat akhirnya dengan menerima ranperda untuk dievaluasi lebih lanjut.
Pantauan Lintassumba.com, sidang ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominimus Alphawan Rangga Kaka, PJ Sekda, asisten, dan pimpinan OPD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBD Rudolf Radu Holo, didampingi Wakil Ketua I dan II DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo dan Yusuf Bora, serta dihadiri anggota fraksi.***
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar