RDP DPRD SBD dan BPN Memanas, Absennya Pimpinan Disorot
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Perwakilan BPN Sumba Barat Daya (SBD), Abdul Fatah dan Anglea L. P. S., saat menghadiri RDP di Kantor DPRD SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Sumba Barat Daya (SBD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) SBD, Senin, 2 Juni 2025, memanas.
Pimpinan BPN absen dari undangan resmi DPRD. Padahal, agenda menyangkut persoalan pertanahan yang rawan konflik berdarah.
Anggota Komisi II, Stefanus Sosa, menyesalkan buruknya pelayanan di kantor BPN. Ia mengaku berkali-kali diabaikan saat mengurus sertifikat.
“Ada ketimpangan. Kalau masyarakat biasa yang pergi urus sertifikat lain memang cara pelayanannya. Tapi kalau yang berdasi, langsung diarahkan ke ruangan khusus,” katanya.
Anggota lainnya, Tobias Dowa Lelu, mengaku dimintai Rp10 juta untuk pengurusan sertifikat tanah kecil.
“Ini bukan soal uang, tapi soal keadilan. Kalau DPR saja dipersulit, apalagi rakyat kecil?” kecamnya.
Tobias juga mempertanyakan lamanya proses di era digital. Menurutnya, balik nama justru lebih rumit dari membuat sertifikat baru.
Ia pun menyoroti mandeknya program Parona yang dulu membantu rakyat dengan biaya murah. Kini, program itu tak jelas kelanjutannya.
Kasus “sertifikat di atas sertifikat” pun mencuat. Tobias menyebutnya rawan konflik.
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar