Luruskan Tafsiran Publik Soal Aksi, Sekretaris GMNI SBD Bilang Begini
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Cipayung Plus SBD yang terdiri dari GMNI, PMKRI, GMKI cabang SBD, serta BEM FKIP dan FST Unika Weetabula, saat demo di Kantor DPRD SBD (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Cipayung Plus Sumba Barat Daya (SBD) gelar aksi damai buntut persoalan kekerasan, pasir, upah buruh, kelangkaan BBM, hingga tapal batas.
Aksi ini berlangsung di Lapangan Galatama, Pertamina Radamata, Polres, DPRD, dan Kantor Bupati SBD, pada Rabu, 10 September 2025.
Cipayung Plus SBD ini terdiri atas GMNI, PMKRI, GMKI cabang SBD, serta BEM FKIP dan FST Unika Weetabula.
Kasus pembunuhan dan kekerasan seksual di SBD dinilai meningkat dan masih belum ditangani secara efektif.
Penambangan pasir ilegal juga menjadi sorotan karena dampaknya merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan pihak tertentu.
Kelangkaan BBM disebut menyulitkan aktivitas warga, sementara persoalan upah buruh masih jauh dari standar layak di lapangan.
Isu tapal batas antarwilayah juga menjadi sorotan karena berpotensi memicu konflik sosial, jika pemerintah lambat memberikan penyelesaian secara adil.
Namun demikian, beragam tafsiran soal demo ini muncul, ada yang menyetujui dan ada pula yang menolak.
Sekretaris GMNI SBD, Alfianus Tamo Ama, menegaskan bahwa aksi mahasiswa tersebut berlandaskan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar