Tidak Lolos Seleksi PPPK Tahap 1? Ini Pernyataan Tegas Sekda Sumba Barat Daya
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekda Sumba Barat Daya, Etmundus N. Nau (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Sebanyak 1.062 peserta berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan, pada Senin, 6 Januari 2025.
Seleksi kompetensi ini mencakup pengadaan tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru yang akan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendukung pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Barat Daya, Etmundus N. Nau, menjelaskan bahwa peserta yang sebenarnya sudah terdaftar dalam database tetapi tidak mengikuti seleksi tahap pertama, memiliki peluang untuk mengikuti seleksi pada tahap kedua.
“Jadi prioritasnya tahap dua ini adalah mereka yang tidak masuk data base,” ungkap Etmundus, saat ditemui awak media di Loby Puskesmas Watu Kawula, Kota Tambalaka, pada Jumat, 17 Januari 2024.
“Tapi, karena masih ada juga teman-teman yang pada tahap satu masuk data base dan tidak mengikuti seleksi, mereka masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi ini,” tambahnya.
Sekda juga menegaskan bahwa tenaga kontrak daerah yang tidak lolos dalam dua tahap seleksi tersebut, tetap menjadi bagian dari kebijakan PPPK paruh waktu.
“Mereka yang ikut seleksi tahap satu tidak lulus, mereka menjadi prioritas PPPK Paruh Waktu. Sedangkan mereka yang tidak lulus dalam seleksi tahap dua baik yang masuk data base mau pun tidak masuk data base tenaga kontrak daerah, itu mereka tetap bagian dari kebijakan PPPK paruh waktu,” tegasnya.
Sementara itu, keputusan untuk mengangkat para peserta tersebut menjadi pegawai penuh waktu, kata Etmundus, akan didasarkan pada evaluasi kinerja.
“Apakah nanti mereka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, dari segi regulasi bisa. Tetapi, ditentukan oleh evaluasi kinerja. Dan penghasilan sudah pasti berbeda,” pungkasnya.***
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar