Ketua DPC GMNI SBD Sorot rendanya upah, dan adanya Dugaan Oknum yang melakukan tambang pasir ilegal untuk pembangunan KDMP
- account_circle Kobus Tena
- calendar_month 17 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPC GMNI SBD, Guntur Samuel Dapasapu, saat berorasi di depan Gedung DPRD SBD, Rabu (17/6/2026), menyoroti rendahnya upah serta dugaan penambangan pasir ilegal yang diduga melibatkan oknum untuk pembangunan KDMP. (Lintassumba.com/Kobus Tena)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA.COM – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumba Barat Daya (SBD), Guntur Samuel Dapasapu, menyoroti persoalan upah yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Guntur dalam orasinya di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Rabu (17/6/2026).
Guntur menjelaskan pihaknya telah melakukan analisis terhadap struktur upah yang diterima sebagian pekerja di wilayah tersebut.
“Kami sudah analisis soal upah. Gaji pokok hanya sekitar Rp800.000 sampai Rp1.000.000. Kami juga sudah mengklasifikasikan kebutuhan seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang totalnya mencapai sekitar Rp1.500.000. Ini yang kami sampaikan sebagai bentuk ketidakadilan,” ujarnya.
Selain persoalan upah, ia juga menyampaikan laporan terkait dugaan adanya aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di beberapa titik di Sumba Barat Daya.
Menurut guntur, temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi pembiaran di lapangan.
“Kami juga melaporkan adanya oknum yang melakukan penambangan pasir ilegal. Ini harus didengar dan ditindaklanjuti, supaya kami tidak terus-menerus turun dengan persoalan yang sama,” katanya.
Ia menyoroti minimnya ruang dialog antara mahasiswa dengan pemerintah daerah maupun DPRD. GMNI SBD berharap ada tindak lanjut nyata atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
“Kami berharap apa yang sudah disampaikan dapat ditindaklanjuti. Selama ini kami belum pernah diundang untuk berdiskusi. Kami tidak ingin jawaban mohon dan realisasikan,” tegasnya.
Aksi tersebut menjadi bagian dari dorongan mahasiswa untuk mendorong perbaikan sistem pengupahan serta pengawasan terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal di Sumba Barat Daya.***
- Penulis: Kobus Tena
- Editor: Kobus Tena
Saat ini belum ada komentar