Harga Beras Tembus Rp15 Ribu di Tengah Krisis Ekonomi dan Meningkatnya Kesenjangan Sosial 

Oleh: Dominggus Ghoghi, Ketua PMKRI Cabang Tambolaka

Lintas Sumba – Melambungnya harga beras hingga mencapai Rp15 ribu per kilogram adalah persoalan ekonomi yang tidak bisa di anggap biasa. Ini adalah persoalan sosial yang menjalar ke hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Beras bukan barang mewah yang bisa ditunda pembeliannya. Melinakan makanan pokok yang setiap hari harus tersedia di meja makan. Ketika harganya naik, yang terguncang bukan hanya pasar, melainkan kehidupan jutaan keluarga.

Kenaikan harga beras saat ini juga menunjukkan perubahan yang cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jika menengok kembali ke tahun 2020, harga beras di umumnya masih berada pada kisaran Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram. Artinya, dalam rentang sekitar enam tahun, harga beras telah mengalami kenaikan yang signifikan, sementara pertumbuhan pendapatan sebagian besar masyarakat, khususnya petani kecil, buruh harian, dan pekerja sektor informal, tidak bergerak secepat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Selisih beberapa ribu rupiah per kilogram mungkin terlihat kecil, tetapi bagi keluarga berpenghasilan rendah yang mengandalkan beras sebagai konsumsi utama setiap hari, kenaikan tersebut berarti tambahan beban yang terus menggerus daya beli dan memperlebar jarak antara kebutuhan hidup dengan kemampuan ekonomi mereka.

Bagi keluarga dengan pendapatan tetap dan relatif tinggi, kenaikan harga beras mungkin hanya berarti tambahan pengeluaran bulanan. Namun bagi petani kecil, buruh harian, nelayan, tukang ojek, dan pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak menentu, kenaikan tersebut menjadi pukulan yang berat.

Sebagian besar pendapatan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketika harga beras naik, pilihan yang tersisa hanyalah mengurangi jumlah makanan, mengurangi kualitas gizi, atau mengorbankan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam kondisi seperti itu, keluarga-keluarga di desa mulai mencari jalan keluar. Salah satunya adalah merantau. Anak-anak muda yang baru lulus sekolah, bahkan yang belum memiliki keterampilan memadai, berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar atau di luar daerah. Mereka berharap dapat membantu orang tua yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Fenomena ini terlihat jelas di berbagai daerah, termasuk di Sumba Barat Daya. Banyak keluarga menganggap merantau sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari tekanan ekonomi. Ketika hasil pertanian tidak mencukupi, lapangan kerja terbatas, dan harga kebutuhan pokok terus meningkat, maka kota menjadi simbol harapan meskipun harapan itu sering kali tidak sesuai kenyataan.

Persoalannya, tidak semua anak muda yang merantau memiliki akses informasi yang memadai mengenai pekerjaan yang aman dan layak. Di tengah keputusasaan ekonomi, tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi menjadi sangat menggoda.

Banyak yang berangkat hanya bermodal janji manis dari perekrut, tanpa mengetahui kondisi kerja yang sebenarnya. Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan meningkatnya kasus pencurian di wilayah Sumba Barat Daya. Sesungguhnya yang sedang dipertontonkan adalah wajah kesenjangan sosial yang semakin telanjang.

TPPO tidak selalu dimulai dengan kekerasan. Dalam banyak kasus, ia justru dimulai dengan harapan. Harapan mendapatkan pekerjaan, harapan memperbaiki nasib keluarga, dan harapan keluar dari kemiskinan. Para pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk merekrut korban.

Mereka menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, pekerja perkebunan, pekerja restoran, atau pekerjaan lain dengan iming-iming pendapatan besar. Namun setelah tiba di tempat tujuan, korban sering kali kehilangan kebebasan, dieksploitasi, bahkan mengalami kekerasan.

Karena itu, kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok tidak bisa dipandang sebagai persoalan pasar semata. Di balik angka-angka inflasi, terdapat dampak sosial yang jauh lebih luas. Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan stagnan, keluarga terdorong mengambil keputusan-keputusan berisiko. Salah satunya adalah mengirim anak-anak mereka merantau tanpa persiapan yang cukup.

Sejarah menunjukkan bahwa kemiskinan selalu menjadi lahan subur bagi berbagai bentuk eksploitasi manusia. Orang yang memiliki pilihan terbatas cenderung lebih mudah menerima tawaran apa pun yang menjanjikan penghasilan. Dalam kondisi terdesak, kemampuan untuk menilai risiko sering kali melemah karena kebutuhan hidup terasa lebih mendesak daripada ancaman yang belum terlihat.

Kasus pencurian yang belakangan terjadi di Sumba Barat Daya perlu dilihat secara lebih jernih. Tentu tidak semua pencurian disebabkan oleh kemiskinan, sebab kejahatan tetap merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan ekonomi yang semakin berat sering kali menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya tindak pidana.

Ketika harga kebutuhan pokok terus naik sementara pendapatan tidak bergerak, rasa frustrasi mulai tumbuh di tengah masyarakat. Keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari berada dalam tekanan psikologis yang besar. Dalam situasi seperti itu, sebagian orang dapat terdorong melakukan tindakan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan.

Meningkatnya kasus pencurian tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan keamanan semata. Ia juga merupakan sinyal bahwa ada masalah ekonomi yang sedang berlangsung di tingkat akar rumput. Ketika dapur-dapur keluarga mulai kesulitan mengepul, ketika hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi, dan ketika kesempatan kerja semakin terbatas, maka potensi munculnya berbagai masalah sosial akan semakin besar.

TPPO dan pencurian pada dasarnya lahir dari akar persoalan yang hampir sama, yakni kerentanan ekonomi. Bedanya, korban TPPO dieksploitasi oleh orang lain, sementara pelaku pencurian memilih melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan atau mengejar keuntungan. Keduanya tumbuh subur ketika masyarakat berada dalam kondisi yang serba sulit.

Oleh karena itu, upaya mencegah TPPO tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pencegahan harus dimulai dari akar masalahnya, yaitu kemiskinan, minimnya lapangan kerja, rendahnya pendapatan petani, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Negara tidak bisa hanya sibuk menangkap pelaku perdagangan orang setelah korban berjatuhan. Negara juga harus memastikan masyarakat memiliki kesempatan hidup yang layak di daerahnya sendiri.

Ketika harga beras terus naik sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya daya beli. Yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi muda. Anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan atau membangun usaha di kampung halaman akhirnya memilih pergi karena merasa tidak ada lagi harapan di tanah kelahirannya.

Di titik inilah persoalan beras berubah menjadi persoalan kemanusiaan. Sebab setiap lonjakan harga pangan dapat melahirkan gelombang migrasi ekonomi, dan setiap migrasi yang tidak terlindungi berpotensi membuka jalan bagi perdagangan orang. Maka menjaga keterjangkauan pangan sesungguhnya bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal melindungi manusia dari kerentanan dan eksploitasi.

Jika negara ingin serius memberantas TPPO dan menekan angka kejahatan, maka perhatian tidak boleh hanya tertuju pada para pelaku. Perhatian juga harus diarahkan pada dapur-dapur keluarga yang mulai kosong, pada petani yang hasil panennya tidak sebanding dengan biaya produksi, dan pada anak-anak muda yang meninggalkan kampung halaman karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Sebab sering kali, perdagangan orang maupun berbagai tindak kriminal bermula dari satu kenyataan yang sama, yakni kehidupan yang semakin sulit dan harapan yang semakin sempit.***