Pemerintah SBD Tegas Sikapi Polemik PPPK, Audit Dimulai untuk Jawab Kecurigaan Publik
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
- comment 1 komentar
- print Cetak
Asisten I Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Christofel Horo, bersama beberapa jajaran pemerintah, saat menghadiri RDP bersama Komisi III DPRD Kabupaten SBD terkait polemik PPPK (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Christofel menegaskan bahwa sebelum pengumuman resmi PPPK, pemerintah akan melakukan pembenahan administratif.
Bentuk empati juga disampaikan kepada peserta yang gugur karena kendala teknis saat unggah dokumen dan minim akses informasi.
Pemkab juga siap mendorong dialog lanjutan dengan pemerintah pusat, termasuk Kemenpan RB, BKN, dan Kementerian Keuangan.
Namun, respons legislatif tidak seragam. Pantauan Lintassumba.com, beberapa anggota DPRD tetap menyuarakan kekecewaan dan mempertanyakan transparansi.
Ketua Komisi III DPRD SBD, David Tamo Ama, menyinggung nasib ratusan tenaga kontrak yang masuk kategori R3.
Dari kuota 1.500 formasi, masih tersisa 500 lebih yang belum terakomodasi, padahal telah mengabdi bertahun-tahun.
Ia menilai solusi belum terlihat jelas. Bahkan, justru muncul ruang baru bagi peserta yang tidak tercatat sebagai honorer lama.
David meminta agar pemerintah menyelesaikan tenaga kontrak yang sudah tercatat, agar tidak terus menimbulkan polemik.
Menurutnya, jika data 3.788 tenaga honorer sudah tercover, maka rekrutmen seharusnya difokuskan pada mereka terlebih dahulu.
- Penulis: Johan Sogara
Ketua Komisi III DPRD SBD, David Tamo Ama, menyinggung nasib ratusan tenaga kontrak yang masuk kategori R3.
3 Juni 2025 20:55Saya sebagai pribadi sangat salut sekali apa yg di sampaikan oleh ketua komisi lll DPRD SBD…krn btul2 yg sudah tetcacat R3,blm ada kejelasan,semua hanya simpang siur semua beritanya,,sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada ketua komisi lll DPRD yang mementaukan kami yg masih berstatus R3…trima ksih banyak…