LINTAS SUMBA – Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras selama tiga bulan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu menjaga stabilitas harga pangan nasional. Program ini menyasar 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Bantuan tersebut kembali disalurkan untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2026. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram pada setiap tahap penyaluran melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah dan Perum Bulog.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan perpanjangan bantuan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok.
Perpanjangan bantuan pangan tersebut dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi ketahanan pangan nasional serta kebutuhan masyarakat terhadap komoditas utama seperti beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa tambahan bantuan beras menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Melalui program tersebut, pemerintah menyiapkan penyalurannya sebanyak tiga kali dengan total kebutuhan mencapai sekitar satu juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Bapanas juga memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui Perum Bulog dengan melibatkan berbagai pihak agar distribusi berjalan lancar hingga masyarakat penerima.
Pemerintah berharap bantuan pangan ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di tingkat masyarakat.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), program seperti ini menjadi salah satu kebijakan yang dinantikan karena beras merupakan kebutuhan utama rumah tangga. Kelancaran distribusi hingga tingkat desa menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan agar proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara transparan sehingga bantuan dapat tepat sasaran.***


Tinggalkan Balasan