Lintas Sumba – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka St. Agustinus mengajak masyarakat mengurangi penebangan pohon dan pembakaran lahan untuk menjaga lingkungan serta mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Niño.
BMKG menyebutkan bahwa fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) berpotensi mengurangi curah hujan serta memperpanjang periode kekeringan di Indonesia.
Dalam siaran pers pada 22 September 2026, BMKG juga memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia mengalami kemunduran dari kondisi normal.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Tambolaka St. Agustinus, Dominggus Ghoghi, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa kerusakan hutan dapat memperburuk kondisi lingkungan ketika curah hujan berkurang.
“Ketika curah hujan berkurang akibat El Niño, ketersediaan air menjadi persoalan. Dalam kondisi seperti ini, hutan memiliki peran penting karena pepohonan membantu air hujan meresap ke dalam tanah dan menjaga kelembapannya. Jika penebangan terus dilakukan, kemampuan tanah menyimpan air dapat berkurang. Dampaknya akan dirasakan masyarakat, terutama petani yang bergantung pada air hujan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahaya pembakaran hutan terhadap peningkatan emisi karbon.
Menurut Ming, pembakaran hutan melepaskan karbon yang tersimpan dalam pepohonan dan bahan organik ke atmosfer, terutama dalam bentuk karbon dioksida (CO₂).
Gas tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang memerangkap panas dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Di sisi lain, berkurangnya jumlah pohon juga mengurangi kemampuan lingkungan menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis.
“Karena itu, kami mengajak masyarakat mengurangi pembakaran lahan dan penebangan pohon secara berlebihan. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menambah emisi karbon dan mengurangi kemampuan lingkungan menyerap karbon dioksida. Kita perlu memahami bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia,” katanya.
Selain mengajak masyarakat menjaga hutan, PMKRI menawarkan solusi untuk memperkuat ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan, diversifikasi tanaman, dan sistem pertanian terpadu.
Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Sementara itu, diversifikasi dilakukan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas.
PMKRI juga mendorong penerapan sistem pertanian terpadu, yakni menggabungkan kegiatan pertanian dan peternakan agar saling mendukung.
Sebagai contoh, masyarakat dapat menanam jagung sekaligus memelihara ayam atau babi. Hasil pertanian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pakan ternak, sedangkan kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk organik untuk tanaman.
Ming mengatakan pola tersebut dapat membantu masyarakat memanfaatkan lahan secara lebih produktif sekaligus memiliki sumber pangan dan pendapatan yang beragam.
“Masyarakat tidak harus terus membuka hutan untuk meningkatkan hasil pertanian. Kita bisa memanfaatkan lahan yang tersedia dengan menanam berbagai jenis tanaman, kemudian menggabungkannya dengan peternakan. Dengan sistem ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman, tetapi juga memiliki sumber pangan dan pendapatan lainnya,” ujarnya.
PMKRI mendorong pemerintah memberikan pendampingan kepada petani, termasuk penyediaan sarana pengairan seperti sumur bor.
Selain itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan dan memberikan edukasi mengenai pengelolaan lahan yang tidak merusak lingkungan.
Menjaga hutan dan meningkatkan produksi pangan harus dilakukan secara bersamaan. Dengan memaksimalkan lahan yang tersedia dan menerapkan pertanian terpadu, masyarakat dapat meningkatkan produksi pangan tanpa harus terus memperluas lahan pertanian dengan membuka kawasan hutan.***
Tinggalkan Balasan