Pj. Gubernur NTT Hadiri Paripurna ke-22, Begini Keputusan Rapatnya
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pj. Gubernur NTT (Kiri) Ayodhia Kalake menghadiri Rapat Paripurna ke-22 Masa persidangan II Tahun 2023-2024 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT (Kanan) Ir. Emelia Nomleni (Instagram/@pj.gubernurntt2023_2024/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LINTAS SUMBA – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia Kalake, menghadiri Rapat Paripurna ke-22 pada masa persidangan II Tahun 2023-2024.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Nomleni, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT pada Rabu, 27 Maret 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 40 peserta Anggota DPRD Provinsi NTT.
Adapun agenda utama rapat paripurna ini adalah tentang Penyampaian LKPJ Gubernur NTT Tahun 2023 dan Pembahasan serta Penetapan Keputusan DPRD tentang Panitia Khusus Pembahas LKPJ Gubernur NTT TA 2023.
Dalam sambutannya, Ayodhia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati, Walikota, Para Pimpinan Partai Politik, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kemitraan strategis yang terbangun selama ini.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan bersama,” ujarnya.
Dia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat NTT atas segala dukungan, kontribusi dan partisipasi dalam upaya memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di NTT.
Diketahui, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ini merupakan wujud upaya membangun akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan melalui pelaporan yang akurat dan auditabel.
Secara umum, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ini terdiri atas hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
Selain itu, Laporan 3 Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ini juga memuat tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.
Dalam Rapat pembahasan dan penetapan keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas LKPJ Gubernur NTT TA 2023 disetujui oleh Fraksi-fraksi dan dinyatakan Sah ditandai dengan ketukan palu oleh Ketua DPRD Provinsi NTT.
Turut hadir saat itu, Sekda Provinsi NTT Kosmas D. Lana, beserta Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT.***
Ikuti berita terupdate Lintas Sumba dengan KLIK DI SINI.
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar