Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemerintah SBD Tuntaskan Sengketa Wee Kura – Weri Lolo
- account_circle Lintas Sumba
- calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Octavianus Dapa Talu (ATL/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Menurutnya, hilangnya tanda mawo itu menjadi pemicu emosional bagi masyarakat Weri Lolo, sebab simbol itu dianggap sakral dan menjadi bukti warisan leluhur dari suku Karedi Kodi.
“Permasalahan mulai timbul setelah mawo yang berada di perbatasan Wee Kura akhirnya hilang. Ini menjadi pokok permasalahan utama bagi warga Weri Lolo. Mawo tersebut tempat mereka menyembah leluhurnya dan sebagai tanda batas tanah yang diberikan oleh nenek moyang mereka dari Karedi,” jelasnya.
Fraksi menilai pemerintah harus melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat yang dulu mengetahui sejarah penetapan batas tersebut. Pendekatan budaya dinilainya lebih efektif.
“Masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang masih ada saat ini baik dari kalangan birokrasi, Polri (Kapolsek saat itu), tokoh adat yang dapat memberikan informasi yang independen walaupun saksi dari Wee Kura saat itu tinggal satu orang yang masih hidup tapi sudah tidak sehat lagi. Mereka yang harus dihadirkan agar mediasi bisa berjalan dengan baik,” tegas Octavianus.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap pihak luar yang memprovokasi warga untuk mengklaim lahan-lahan tersebut.
Menurutnya, konflik lahan ini murni persoalan ulayat, bukan perebutan administratif.
“Pemerintah harus jeli. Tidak semua masyarakat dari Wee Kura yang melakukan keberatan dengan kepemilikan tersebut, malah adanya provokator dari luar desa yang terlibat dalam masalah tersebut, mengaku memiliki lahan di lokasi tersebut, sedangkan dari pihak Weri Lolo murni orang Rara yang mempertahankan hak milik mereka,” katanya.
Octavianus pun menegaskan, agar tim mediasi dibentuk segera untuk memastikan penyelesaian yang adil dan menghindari konflik susulan di perbatasan kedua desa tersebut.
“Oleh karena itu sebaiknya pemerintah membentuk tim dan minta pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat kedua belah pihak untuk menentukan bersama-sama demi mewujudkan SBD yang aman, damai dan sejahtera,” tandasnya.
- Penulis: Lintas Sumba
Saat ini belum ada komentar