LINTAS SUMBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mengaudit penggunaan dana desa.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, saat ditemui wartawan, pada Senin, 10 Maret 2025.
Dirinya mengungkapkan banyak program kepala desa yang tidak berjalan sesuai rencana.
Bahkan, ungkap Rudolf, beberapa kepala desa telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) karena dugaan penyalahgunaan dana desa.
“Kami punya tugas pengawasan, dan di lapangan jelas terlihat eksekusi program desa banyak yang tidak berjalan. Banyak kepala desa yang dipanggil APH, dan ini menjadi acuan bahwa ada masalah serius dalam pembangunan di desa,” ungkapnya.
Audit yang akan dilakukan pemerintah, menurutnya, harus memastikan program di 173 desa sejalan dengan kebijakan kabupaten.
Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas PMD SBD yang mengungkapkan banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kondisi ‘mati suri’.
“Kalau Kadis PMD sendiri mengakui itu, maka audit BUMDes juga harus dilakukan. Kami berharap pemerintahan yang baru ini serius menindaklanjutinya,” tegasnya.
Terkait kinerja Inspektorat yang dinilai lamban dalam menangani persoalan dana desa, Rudolf mengakui adanya keterbatasan jumlah personel dan anggaran.
