LINTAS SUMBA – Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menilai bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar lebih baik menolak pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum demi kepentingan Pilkada 2024.
Menurut Jimly, dukungan kepada bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah memerlukan tanda tangan ketua umum yang definitif.
“Lebih baik jika dari kalangan internal Golkar ada gerakan menolak pengunduran diri ketua umum hingga pelaksanaan munas yang tinggal beberapa bulan lagi. Secara formal, Airlangga masih menjadi ketua umum hingga munas, terutama untuk kepentingan penandatanganan surat-menyurat terkait dukungan paslon pilkada mendatang,” ujar Jimly kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat ini aktif sebagai Anggota DPD RI, Jimly mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Airlangga untuk mundur.
Dalam akun pribadinya di platform X (@JimlyAs) pada Senin, 12 Agustus, Jimly menulis bahwa meskipun prihatin, ia salut terhadap keputusan yang diambil oleh Airlangga.
“Mundurnya ketua umum Golkar ini mengejutkan, terutama karena jadwal munas sudah semakin dekat. Saya prihatin dan merasa sayang, namun sekaligus salut kepada Airlangga yang berhati mulia dan berjiwa besar,” tulisnya.
Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024, melalui sebuah rekaman video yang disiarkan oleh partai.
Ia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur telah diambil sejak Sabtu malam, 10 Agustus.
Menanggapi pengunduran diri tersebut, sejumlah pengurus partai langsung mengadakan jumpa pers pada Minggu malam dan menegaskan bahwa partai harus segera menggelar rapat pleno untuk membahas sikap resmi dan menentukan status Airlangga setelah keputusannya mundur.
