Kepala sekolah lain bahkan mengaku terpaksa mencari pinjaman demi memenuhi permintaan sang Kabid.
Ia menyebutkan, dari 11 sekolah penerima bantuan di SBD, ada yang sudah menyerahkan uang panjar.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi I DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu, mengaku geram.
Ia mengecam keras dugaan pungli yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap lembaga pendidikan.
“Pantas saja SBD ini tidak maju-maju, karena pungli masih marak dan dilakukan oleh oknum ASN. Ini merusak kualitas SDM kita,” ujar Octa, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, saat diwawancarai terpisah Lintassumba.com.
Ia berjanji akan segera melakukan kunjungan kerja ke Dinas P dan K serta membuka peluang Rapat Dengar Pendapat (RDP) demi mengusut praktik kotor ini hingga tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Dinas P dan K SBD belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi resmi.***
Tinggalkan Balasan