LINTAS SUMBA – Sebagai bagian dari masa sidang III 2024–2025, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dapil III Sumba, Antonius Landi, lakukan reses.
Kegiatan berlangsung di Mareweta, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Reses tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama sepuluh hari di berbagai wilayah di Sumba.
Lintassumba.com mencatat, hadir pula saat itu Anggota DPRD SBD Octavianus Dapa Talu, Kepala Desa (Kades) Weri Lolo, Rato Umbu Lolo, serta tokoh agama Pdt. Parewa Dadi Mesa.
Dalam sambutannya, Pdt. Parewa Dadi Mesa menyampaikan rasa syukur atas perhatian nyata dari PDI Perjuangan terhadap masyarakat dan gereja.
Ia menyebut Weri Lolo sebagai basis PDI Perjuangan, karena hadirnya salah satu wakil rakyat dari partai tersebut di kabupaten.
“Sebagai pendeta, saya hanya bisa berterima kasih, karena ada saja bantuan yang tidak kami bayangkan sebelumnya,” ujarnya.
Senada, Kades Rato Umbu Lolo lantas menyuarakan tiga aspirasi pokok masyarakat Weri Lolo kepada wakil rakyat tersebut.
Jalan rusak, akses internet dan listrik terbatas, serta data penerima bansos yang belum tepat sasaran jadi keluhan warga.”Ini sudah disampaikan berkali-kali, tapi karena bicara di bawah atap gereja, kami harap sekarang bisa ditindaklanjuti,” harap Kades.
Rato juga meminta agar petugas sosialisasi dari dinas terkait melibatkan operator desa dalam proses verifikasi.
Menanggapi itu, Antonius Landi menegaskan bahwa kehadirannya adalah wujud tanggung jawab politik.
Legislator itu menyebut, sinergi antara DPRD Kabupaten, Provinsi, dan Pusat adalah amanat langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri.
“Turun ke bawah, dekat dengan rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu perintah partai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kegiatan reses dimaksudkan untuk menyerap persoalan di lapangan sebelum sidang dimulai.
Soal jalan rusak, Anton menekankan bahwa meski bukan jalan provinsi, perbaikannya bisa diperjuangkan lewat DAK atau APBD.
Ia juga akan mendorong lima anggota DPRD Kabupaten SBD dari PDI Perjuangan untuk ikut mengawal usulan tersebut.
Tentang internet dan listrik, Anton menggarisbawahi pentingnya penambahan BTS demi kebutuhan pendidikan generasi muda.
“Blank spot tidak boleh ada di NKRI. Bicara soal jaringan internet tidak terlepas kaitannya dengan listrik yang memadai,” katanya.
Ia menyoroti bahwa keterbatasan BTS menyebabkan jaringan internet sulit diakses oleh pelajar dan warga sekitar.
Terkait bansos, Anton menjelaskan adanya sistem validasi yang membuat penerima tidak bisa ganda menerima bantuan.
Jika seseorang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka datanya otomatis tidak masuk sebagai penerima program bansos lain.
“Perlu edukasi agar kepala desa tidak terus disalahkan. Karena mereka tidak pegang kendali atas data sistem itu,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata dukungan, Anton saat itu langsung menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan gereja setempat.***
Tinggalkan Balasan