Terkait Insiden Paripurna, Fraksi PDI Perjuangan Sampaikan Kritik Keras ke Pemda SBD: Sangat Kecewa!
- account_circle Johan Sogara
- calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan Pandangan Umum dalam Rapat Paripurna XVII Masa Sidang II (Johan Sogara/Lintas Sumba)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pemerintah diminta menghormati jadwal hasil kesepakatan Badan Musyawarah demi efektivitas kerja bersama.
Pandangan itu disampaikan usai mencermati empat ranperda, termasuk Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025.
Tiga ranperda lain yakni RPJMD 2025–2029, pemekaran 77 desa, dan penyesuaian dua wilayah kecamatan. Catatan dan desakan tersebut menjadi perhatian publik karena datang dari fraksi pengusung kepala daerah.
Kritik itu juga sekaligus menjadi pengingat agar eksekutif tidak mengabaikan tanggung jawab administratif dan politis.
“Menjadi perhatian khusus bagi bagian yang memanajemen kegiatan pimpinan daerah untuk selalu menyelaraskan jadwal kegiatan pimpinannya dengan jadwal yang sudah terlebih dahulu ditetapkan Badan Musyawarah DPRD bersama bupati,” pungkas Octavianus.
Pantauan Lintassumba.com, sidang dipimpin Ketua DPRD Rudolf Radu Holo, didampingi Wakil Ketua Yusuf Bora.
Hadir pula saat itu, Wakil Bupati SBD, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, pimpinan fraksi, Pj. Sekda, asisten, dan kepala OPD.***
- Penulis: Johan Sogara
Saat ini belum ada komentar