LINTAS SUMBA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat dukungan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI) untuk mengembangkan produk lokal melalui program One Village One Product (OVOP).
BPOM meminta setiap kabupaten di NTT menyediakan lahan untuk pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) guna mempercepat pengawasan dan pengembangan produk daerah.
Para bupati dan wali kota langsung menyatakan kesiapannya hal tersebut.
Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama para kepala daerah se-NTT dengan Kepala BPOM RI, dr. Taruna Ikrar, di Jakarta, pada Kamis, 20 Maret 2025.
Saat itu, BPOM menyoroti peran penting produk obat dan makanan dalam perekonomian nasional.
dr. Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pasar farmasi Indonesia bernilai Rp176,3 triliun, kosmetik mencapai Rp110,29 triliun, dan makanan sebesar Rp4.388 triliun.
Menurutnya, NTT memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih signifikan dalam sektor ini.
Menanggapi hal ini, Gubernur Melki Laka Lena mengungkapkan, bahwa NTT saat ini memiliki 844 desa dengan produk unggulan, dan 35 desa telah berhasil menembus pasar ekspor.
“Untuk itu, kami ingin BPOM membantu meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional,” ungkap Melki, sebagaimana dikutip Lintassumba.com, dalam unggahan akun Instagram pribadinya @melkilakalena.official, pada Jumat, 21 Maret 2025.
