Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Drama Debat Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati SBD: Ada yang Lupa Visi Hingga Tidak Sesuai Integritas

Drama Debat Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati SBD: Ada yang Lupa Visi Hingga Tidak Sesuai Integritas

  • account_circle Johan Sogara
  • calendar_month Sabtu, 26 Okt 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Adilalo tampak kurang siap, hingga terkesan gagap saat menyampaikan visi dan misi mereka.

Ia bahkan sempat lupa terhadap lima poin utama visi mereka, terutama terkait pemberdayaan masyarakat dan kemandirian.

“Kami meramu lima visi Paket Rakyat. Yang pertama mendorong pemberdayaan, mendorong, sorry, mendorong kemandirian melalui pemberdayaan, sorry saya lupa,” katanya.

Selain itu, Adilalo juga cenderung lebih banyak mengkritisi kinerja pemerintahan sebelumnya, meskipun ia dan wakilnya pernah menjabat sebagai bagian dari pemerintahan Sumba Barat Daya.

“Infrastruktur yang belum merata adalah salah satu kegagalan pemerintahan sebelumnya,” ujarnya, tanpa mengingat peran dirinya sebagai mantan Sekretaris Daerah bersama wakilnya, Yeremia Tanggu, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, bagian dari pemerintahan tersebut.

Paslon 03: Gustaf-SLD

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03, Agustinus Tamo Mbapa dan Dr. Soleman Lende Dappa (Tangkap Layar YouTube KPU SBD/Lintas Sumba)

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03, Agustinus Tamo Mbapa dan Dr. Soleman Lende Dappa (Tangkap Layar YouTube KPU SBD/Lintas Sumba)

Dalam debat pertama ini, paslon nomor urut 03, Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) dan Dr. Soleman Lende Dappa (SLD), juga tampil percaya diri dalam memaparkan visi dan misi mereka.

Program-program yang disampaikan paslon yang dijuluki Paket Aman itu terlihat matang dan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, pasangan ini turut membahas kelemahan pemerintahan sebelumnya, yang dinilai tak ada bedanya paslon 02.

Gustaf mengklaim bahwa jika terpilih, harga komoditas seperti jambu mete akan lebih stabil, yakni sekitar Rp27.000/kg.

“Harga jambu mete 27 ribu per kilo,” ungkapnya.

Pernyataan ini dianggap biasa-biasa saja, mengingat harga jambu mete pernah mencapai Rp35.000/kg pada masa kepemimpinan sebelumnya, yakni saat Markus Dairo Talu menjabat sebagai Bupati.

  • Penulis: Johan Sogara

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Power Up: Advanced Charging Solutions and Battery Tech Innovations

    Power Up: Advanced Charging Solutions and Battery Tech Innovations

    • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
    • account_circle
    • 0Komentar

    Smart Homes: Beyond Automation to AnticipationIf 2023 could be summarized in the gadget space, it would be the year where our homes started truly “understanding” us. Gone are the days of generic automation. With advancements in AI, homes now anticipate needs. Your coffee machine knows when you’ve had a rough night and adjusts the brew […]

  • (Kiri) Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman dan (Kanan) Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake saat membahas program RPB (TIM/Lintas Sumba)

    Nusa Tenggara Timur Dapat Jatah Penambahan Pembangunan RPB, Ayodhia Kalake: Mengurangi Angka Kemiskinan

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    Ia pun berterima kasih karena Kemenkop UKM telah memilih Provinsi NTT untuk menambah pembangunan RPB di Sumlili. “Kami berharap dengan adanya RPB ini dapat meningkatkan ekonomi para peternak serta dampak luasnya dapat mengurangi angka kemiskinan di NTT,” tandas Ayodhia. Turut mendampingi Pj. Gubernur NTT saat itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas Lana, Asisten Perekonomian dan […]

  • Mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat

    Politik Viktor Bungtilu Laiskodat agar Bisa Calon Kepala Daerah

    • calendar_month Rabu, 13 Mar 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    Namun, apakah Ratu Ngadu Bonu Wulla bisa dilantik kembali melalui PAW setelah dia mengundurkan diri menjadi anggota DPR RI merupakan pertanyaan yang kompleks. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan: Aturan PAW Peraturan perundang-undangan, termasuk UU MD3 dan peraturan internal partai, akan menentukan prosedur dan kriteria untuk melakukan PAW. Biasanya, aturan tersebut mencakup […]

  • Insan pers yang tergabung dalam Pewarta SBD datangi Mapolres Sumba Barat Daya (Johan Sogara/Lintas Sumba)

    Oknum JD Diduga Buat Onar, Pewarta SBD Datangi Polres Sumba Barat Daya

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    LINTAS SUMBA – Sejumlah insan pers yang tergabung dalam Pewarta SBD mendatangi Mapolres Sumba Barat Daya (SBD) pada Jumat, 19 Juli 2024. Kedatangan mereka diterima oleh Kanit SPKT Iksan, beserta sejumlah anggota Polres yang sedang bertugas. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan melaporkan keberadaan oknum yang mengatasnamakan wartawan, JD, yang dinilai cukup meresahkan. Menurut Frengky […]

  • ternak babi

    Tingkatkan Kesehatan Ternak Babi dengan Model Kandang yang Tepat

    • calendar_month Senin, 25 Mar 2024
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    Pastikan kandang memberikan cukup ruang bagi ternak untuk bergerak dengan nyaman dan memungkinkan untuk melakukan aktivitas alami seperti berbaring, berdiri, dan berjalan. 5. Penerapan Sistem Biosekuriti yang Ketat Sistem biosekuriti yang ketat adalah langkah penting dalam mencegah masuknya penyakit ke dalam kandang. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pembatasan akses orang asing ke kandang, disinfeksi peralatan dan […]

  • Tom Lembong terima Abolisi dan Hasto Kristiyanto terima Amnesti (Johan Sogara/Lintas Sumba)

    Kenapa Tom Lembong dan Hasto Bisa Bebas? Ini Penjelasan Hukumnya!

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Johan Sogara
    • 0Komentar

    Sementara Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun karena kasus suap politik, mendapatkan amnesti bersama lebih dari seribu narapidana lain. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian hukum dan pertimbangan politik nasional. Faktor kontribusi dan kepentingan rekonsiliasi turut menjadi dasar pertimbangan. Abolisi bersifat individual, sedangkan amnesti bisa bersifat massal. Keduanya bukan penghapusan dosa hukum, melainkan pengampunan demi […]

expand_less